" SELAMAT HUT KE-63 TAPANULI SELATAN " Berkarya dan Berkreatifitas dalam kebersamaan menuju kesejahteraan" " "

Angin Puting Beliung

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sayur Matinggi, Desa Aek Badak Jae pada tanggal 22 mei 2013 mengalami Bencana Angin Puting Beliung.
Akibat dari angin puting beliung itu 6 Rumah Rusak Sedang,







BANJIR BANDANG KEMBALI TERJANG PADANG

12-Sep-2012 23:00

Curah hujan berintensitas tinggi yang terjadi di hulu sungai Batang Kuranji sejak siang hari menyebabkan banjir bandang di beberapa daerah di Kota Padang pada Rabu (12/9/2012) pukul 16.00 WIB. Daerah yang mengalami banjir bandang adalah daerah yang sama pada saat bencana banjir bandang pada 24 Juli 2012 yaitu Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Luki, dan KecamatanLubeg. Ratusan rumah di tiga kecamatan tersebut tergenang banjir. Hingga saat ini belum ditemukan adanya korban meninggal atau luka akibat banjir bandang. Ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.  

BPBD Kota Padang melaporkan adanya longsor di hulu sungai yaitu di Kelurahan Batu Busuak yang menimpa rumah warga. Sampai saat ini 4 orang warga penghuni rumah tersebut belum ditemukan. 

Tim BPBD Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kota Padang, TNI, Polri, Tagana, PMI, dan masyarakat berada di lokasi kejadian untuk memberikan bantuan darurat. BPBD Kota Padang akan mendirikan tenda 20 buah pada malam ini. Tim gabungan sudah menurunkan seluruh petugas untuk melakukan evakuasi di tempat pengungsian, persiapan distribusi makanan & peralatan, pemantauan lokasi bencana. 
 
Dilaporkan juga di Kabupaten Pesisir Selatan juga dilanda banjir dan hujan lebat. Data masih dikumpulkan oleh BPBD Pessel. Korban sementara belum ada

Belajar Dari Peristiwa Banjir Besar di Zaman Nabi Nuh

26-Jul-2012 09:06

Sebagian besar masyarakat Indonesia, tentu pernah mendengar cerita kapal Nabi Nuh. Cerita yang dapat  di baca dari berbagai sumber dari berbagai Agama besar dunia seperti Islam, Kristen dan Yahudi ini menceritakan mengenai perintah Tuhan untuk membuat kapal besar yang  menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya, beserta berbagai jenis hewan, dari banjir besar.

Gambar 1. Noah Ark(1846), digambar oleh Edward Hicks (Sumber : Wikipedia.)
Bagi bangsa Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini cukup banyak mengalami bencana Tsunami, mungkin dapat membayangkan peristiwa nabi Nuh tersebut seperti bencana Tsunami. Bahtera barangkali memang merupakan wahana yang sangat kuat dalam menghadapi ombak besar. Desain kapal memang memiliki keseimbangan yang baik, sehingga besarnya ombak di tengah lautan pada umumnya hanya akan mengombang-ambingkan sebuah bahtera, tanpa membuat kapal tersebut terbalik.
Peristiwa Tsunami terbesar yang pernah kita alami seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 itu, juga menyisakan sejarah kehandalan kapal ini. Dua buah bukti sejarah ini dapat kita temukan di kota banda Aceh, yaitu PLTD terapung yang berlokasi tidak terlalu jauh dari mesjid Raya Banda Aceh (Gambar 2), dan sebuah kapal yang ";;bertengger";; di atas rumah di gampong Lampulo (Gambar 3).

Gambar 2. PLTD terapung di tengah-tengak kota Banda Aceh (sumber: www.piknikyu.com)

Gambar 3. Kapal yang bertengger di atas rumah, menjadi bukti keganasan Tsunami 2004. (sumber: www.piknikyu.com)
Seorang sahabat memaparkan ide nyeleneh-nya terkait desain selter untuk tsunami. ";;Mengapa tidak membuat atap terapung yang mampu menampung cukup orang dan dapat lepas jika terbawa ombak?";;. Hm, mungkin saya memang penyuka ide nyeleneh. Akan tetapi, bukti-bukti di atas cukup meyakinkan saya bahwa desain selter terapung ini mungkin bisa dikembangkan oleh para ahli konstruksi sebagai salah satu solusi cerdas antisipasi pengurangan risiko bencana Tsunami yang multifungsi.
Sumber :Dr. Udrekh Perekayasa Teknologi Sumberdaya Lahan, Wilayah, dan Mitigasi Bencana BPPT

Sosialisasi Penyebar Luasan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana pada Tanggal 16 Juli 2012 bertempat di Istana Hotel VI Padangsidimpuan,
Sosialisasi tersebut di buka Secara Resmi Oleh Sekretaris Daerah Bapak  Ir. ASWIN EFENDI SIREGAR, MM.
pada kesempatan tersebut menghadirkan Narasumber dari BPBD Provinsi  Yaitu 
1. TRINGANI BARUS, SE
2. Drs.SYAFRI NST M
3. HATIGORAN SIMBOLON
 



Mars Tangguh(Cipt. DR. Syamsul maarif)
 
Semangat berjuang
demi panggilan kemanusiaan

gerak terpadu
pemerintahnya, masyarakat, dan dunia usaha

demi negara
wujudkan cita
m’nuju ketangguhan bangsa
menghadapi bencana





Saat menyanyikan Mars Tangguh


 Materi yang di sampaikan terdiri dari :

1. PENYEBARLUASAN INFORMASI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
2. Manajemen Penanggulangan Bencana
3. Kesiap Siagaan Bencana 

Menyenyikan Mars Tangguh
                          
Saat Registrasi Peserta













 

DAMAGE 

DAMAGE and LOSSES ASSESSMENT
BPBD KAB.TAPSEL




 

TorSibohiNauli Hotel
 Sipirok, 28- 31 Mei 201

SOSIALISASI JUKNIS DANA BANSOS BERPOLA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TA 2011

14-Nop-2011 09:00

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ir. Bambang Sulistianto, M.M., membuka secara resmi acara “Sosialisasi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011” di Hotel Jayakarta, Jakarta, Senin sore (7/11). Dalam pembukaan ini Bambang didampingi oleh Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB Ir. Siswanto Budi Prasodjo, M.M. Acara ini dihadiri kurang lebih 135 orang dari 6 (enam) provinsi yang merupakan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 
Dalam kata sambutannya Bambang menyampaikan, “Penyusunan Juknis Bansos Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011 ini dimulai sejak bulan April 2011. Bahkan hingga kemarin malam dokumen Juknis ini masih berada di tangan Kepala BNPB untuk ditandatangani. Oleh karena itu para peserta sosialisasi hanya mendapatkan dokumen fotokopi, sedangkan dokumen Juknis yang telah dicetak akan dikirimkan kemudian hari. Dalam penyusunan itu didukung sepenuhnya oleh Project Manager Disaster Risk Reduction based Rehabilitation and Reconstruction (DR4).” Untuk diketahui bahwa DR4 merupakan kerjasama antara United Nations Development Programme (UNDP) dan BNPB untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008) dikenal adanya “dana bantuan sosial berpola hibah”. Pengertian dana bantuan sosial berpola hibah ini adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada anggaran penanggulangan bencana yang untuk kegiatan pada tahap pascabencana. Dana-dana penanggulangan bencana saat ini dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan khusus untuk dana bantuan sosial berpola hibah itu masuk dalam rekening 999-08 BNPB yang mana masuk dalam akun Belanja Sosial Lainnya.
 
Menurut Bambang dana bantuan sosial berpola hibah ini dalam nomenklatur keuangan belum ada. Ada hal-hal yang berbeda sekali sehingga di keuangan masih belum jelas dan maka dari itu dibuat aturan tersendiri tentang hal ini berupa sebuah petunjuk teknis. Jangan sampai di daerah jadi bermasalah karena dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu berbeda dengan dana-dana yang lain. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu tidak berada pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ini yang membuatnya berbeda, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada di BNPB/BPBD sedangkan pelaksanaannya ada di SKPD.
 
Tidak setiap SKPD ada PPK-PPK-nya. Jadi kalau misalnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh SKPD terkait, kegiatan pertanian oleh SKPD bidang pertanian, kegiatan infrastruktur dan fisik oleh SKPD ke-PU-an, kegiatan kesehatan oleh SKPD bidang kesehatan, dan lain-lain; dengan demikian akan banyak sekali PPK-nya. Maka dari itu fungsi PPK berada di tangan BNPB/BPBD, yaitu PPK Pusat berkedudukan di BNPB dan PPK Daerah berkedudukan di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. PPK Daerah diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB. Atasan langsung PPK Daerah adalah Kepala Pelaksana BPBD sebagai pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR), yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB/selaku KPA atas nama Kepala BNPB.
 
Proses penyusunan Juknis ini melibatkan banyak pihak dan memakan proses yang cukup panjang. Tahapan yang ditempuh dalam menyusun Juknis ini antara lain mengumpulkan data, mengevaluasi implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2010 (Perka 16/2010), permasalahan dan tantangan yang ada dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pertemuan pakar dari Kementerian/Lembaga dan konsultasi publik di daerah.
 
“Dokumen Juknis ini bukan berarti sudah sempurna. Bila dalam implementasi di lapangan ditemui permasalahan dan tantangan maka hal itu akan jadi bahan evaluasi. Juga bila Bapak/Ibu ada usulan-usulan untuk memperbaiki dokumen Juknis silahkan disampaikan kepada BNPB. Tahun depan Juknis ini akan direvisi lagi berdasarkan masukan-masukan yang ada,” demikian kata Bambang mengakhiri kata sambutannya.
 
Acara “Sosialisasi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011” ini dihadiri oleh perwakilan BPBD dari 6 provinsi, antara lain:
1.      Provinsi Banten
  • BPBD Provinsi Banten
  • BPBD Kab. Serang
  • BPBD Kota Tangerang Selatan
2.      Provinsi Jawa Barat
  • BPBD Provinsi Jawa Barat
  • BPBD Kab. Bandung
  • BPBD Kab. Ciamis
  • BPBD Kab. Majalengka
  • BPBD Kab. Sukabumi
  • BPBD Kab. Tasikmalaya
3.      Provinsi Jawa Tengah
  • BPBD Provinsi Jawa Tengah
  • BPBD Kab. Cilacap
  • BPBD Kab. Demak
  • BPBD Kab. Kebumen
  • BPBD Kab. Kendal
  • BPBD Kab. Rembang
  • BPBD Kab. Temanggung
  • BPBD Kab. Grobogan
4.      Provinsi DIY
  • BPBD Provinsi DIY
  • BPBD Kab. Bantul
  • BPBD Kab. Kulonprogo
5.      Prov. Jawa Timur
  • BPBD Prov. Jawa Timur
  • BPBD Kab. Bangkalan
  • BPBD Kab. Blitar
  • BPBD Kab. Bojonegoro
  • BPBD Kab. Bondowoso
  • BPBD Kab. Lamongan
  • BPBD Kab. Lumajang
  • BPBD Kab. Malang
  • BPBD Kab. Nganjuk
  • BPBD Kab. Pacitan
  • BPBD Kota Probolinggo
  • BPBD Kab. Sidoarjo
  • BPBD Kab. Situbondo
  • BPBD Kab. Sumenep
6.      Provinsi Gorontalo
  • BPBD Provinsi Gorontalo
  • BPBD Kab.Gorontalo Utara
 
Direncanakan acara sosialisasi Juknis Bansos Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2011 ini dilakukan dalam 5 (lima) gelombang sebagai berikut:
Gelombang
 
Tanggal
Peserta
Gelombang I
:
7 - 9 November 2011
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, Gorontalo
Gelombang II
:
10 - 12 November 2011
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau , Kepulauan Riau
Gelombang III
:
15 - 17 November 2011
Jambi, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
Gelombang IV
:
18 - 20 November 2011
Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara
Gelombang V
:
20 – 22 November 2011
NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

Penanggulangan Ancaman Bencana Disosialisasikan

Senin, 31 Oktober 2011 TAPSEL- Kabupaten Tapsel memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demokrafis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor yang disebabkan ulah manusia.
Benana alam ini menyebabkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.
“Penanggulangan bencana di Tapsel dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memenuhi perkembangan di masyarakat Tapsel. Sehingga, upaya penanggulangan bencana terlaksana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu,” ujar Wakil Bupati Tapsel, H Aldinz Rapolo Siregar saat membuka Sosialisasi dan Pengkajian Ancaman Bencana, bertempat di aula Tor Sibohi Nauli Hotel Sipirok, pekan lalu.
Pemkab Tapsel, ucap Wabup, menyadari upaya penanggulangan bencana bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena, masalah dan tantangan penanggulangan bencana tentunya didukung dengan peran serta masyarakat, perencanaan pembangunan antar SKPD yang terkoordinasi, peran serta lembaga non pemerintah di bidang penanggulangan bencana, lembaga usaha swasta maunpun non pemerintah dan para relawan.
Diungkapkan Wabup, pelaksanaan sosialisasi yang diikuti peserta PNS dari SKPD Tapsel, PNS dari kecamatan, non PNS dari 14 kecamatan, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan PMI Tapsel dan lembaga usaha non pemerintah diharapkan adalah langkah awal untuk menambah pengetahuan dan memahami pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Tapsel.
Ketua Panitia Sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapsel, Drs Sorimonang Harahap dalam laporannya menyampaikan, sosialisasi bertujuan menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap ancaman atau resiko bencana, mengembangkan pemahaman tentang resiko bencana dan meningkatkan pengetahuan untuk pencegahan resiko bencana, pengelolaan SDA dan lingkungan yang bertanggungjawab.
Dalam sosialisasi, ucapnya, materi yang disampaikan yaitu pengenalan bencana dan dampak terjadinya bencana di Sumut, penyelenggaraan penanggulangan bencana, managemen penyelenggaraan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan ancaman atau resiko bencana dengan nara sumber Salamuddin Daulay SH, Ir Anasuddin Panjaitan SE, Aris Fadillah ST MSi dan Tri Ngani Barus. (neo/mer)