" SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 1436 H "

Belajar Dari Peristiwa Banjir Besar di Zaman Nabi Nuh

26-Jul-2012 09:06

Sebagian besar masyarakat Indonesia, tentu pernah mendengar cerita kapal Nabi Nuh. Cerita yang dapat  di baca dari berbagai sumber dari berbagai Agama besar dunia seperti Islam, Kristen dan Yahudi ini menceritakan mengenai perintah Tuhan untuk membuat kapal besar yang  menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya, beserta berbagai jenis hewan, dari banjir besar.

Gambar 1. Noah Ark(1846), digambar oleh Edward Hicks (Sumber : Wikipedia.)
Bagi bangsa Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini cukup banyak mengalami bencana Tsunami, mungkin dapat membayangkan peristiwa nabi Nuh tersebut seperti bencana Tsunami. Bahtera barangkali memang merupakan wahana yang sangat kuat dalam menghadapi ombak besar. Desain kapal memang memiliki keseimbangan yang baik, sehingga besarnya ombak di tengah lautan pada umumnya hanya akan mengombang-ambingkan sebuah bahtera, tanpa membuat kapal tersebut terbalik.
Peristiwa Tsunami terbesar yang pernah kita alami seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 itu, juga menyisakan sejarah kehandalan kapal ini. Dua buah bukti sejarah ini dapat kita temukan di kota banda Aceh, yaitu PLTD terapung yang berlokasi tidak terlalu jauh dari mesjid Raya Banda Aceh (Gambar 2), dan sebuah kapal yang ";;bertengger";; di atas rumah di gampong Lampulo (Gambar 3).

Gambar 2. PLTD terapung di tengah-tengak kota Banda Aceh (sumber: www.piknikyu.com)

Gambar 3. Kapal yang bertengger di atas rumah, menjadi bukti keganasan Tsunami 2004. (sumber: www.piknikyu.com)
Seorang sahabat memaparkan ide nyeleneh-nya terkait desain selter untuk tsunami. ";;Mengapa tidak membuat atap terapung yang mampu menampung cukup orang dan dapat lepas jika terbawa ombak?";;. Hm, mungkin saya memang penyuka ide nyeleneh. Akan tetapi, bukti-bukti di atas cukup meyakinkan saya bahwa desain selter terapung ini mungkin bisa dikembangkan oleh para ahli konstruksi sebagai salah satu solusi cerdas antisipasi pengurangan risiko bencana Tsunami yang multifungsi.
Sumber :Dr. Udrekh Perekayasa Teknologi Sumberdaya Lahan, Wilayah, dan Mitigasi Bencana BPPT

Sosialisasi Penyebar Luasan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana pada Tanggal 16 Juli 2012 bertempat di Istana Hotel VI Padangsidimpuan,
Sosialisasi tersebut di buka Secara Resmi Oleh Sekretaris Daerah Bapak  Ir. ASWIN EFENDI SIREGAR, MM.
pada kesempatan tersebut menghadirkan Narasumber dari BPBD Provinsi  Yaitu 
1. TRINGANI BARUS, SE
2. Drs.SYAFRI NST M
3. HATIGORAN SIMBOLON
 



Mars Tangguh(Cipt. DR. Syamsul maarif)
 
Semangat berjuang
demi panggilan kemanusiaan

gerak terpadu
pemerintahnya, masyarakat, dan dunia usaha

demi negara
wujudkan cita
m’nuju ketangguhan bangsa
menghadapi bencana





Saat menyanyikan Mars Tangguh


 Materi yang di sampaikan terdiri dari :

1. PENYEBARLUASAN INFORMASI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
2. Manajemen Penanggulangan Bencana
3. Kesiap Siagaan Bencana 

Menyenyikan Mars Tangguh
                          
Saat Registrasi Peserta













 

DAMAGE 

DAMAGE and LOSSES ASSESSMENT
BPBD KAB.TAPSEL




 

TorSibohiNauli Hotel
 Sipirok, 28- 31 Mei 201

SOSIALISASI JUKNIS DANA BANSOS BERPOLA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TA 2011

14-Nop-2011 09:00

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ir. Bambang Sulistianto, M.M., membuka secara resmi acara “Sosialisasi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011” di Hotel Jayakarta, Jakarta, Senin sore (7/11). Dalam pembukaan ini Bambang didampingi oleh Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB Ir. Siswanto Budi Prasodjo, M.M. Acara ini dihadiri kurang lebih 135 orang dari 6 (enam) provinsi yang merupakan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 
Dalam kata sambutannya Bambang menyampaikan, “Penyusunan Juknis Bansos Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011 ini dimulai sejak bulan April 2011. Bahkan hingga kemarin malam dokumen Juknis ini masih berada di tangan Kepala BNPB untuk ditandatangani. Oleh karena itu para peserta sosialisasi hanya mendapatkan dokumen fotokopi, sedangkan dokumen Juknis yang telah dicetak akan dikirimkan kemudian hari. Dalam penyusunan itu didukung sepenuhnya oleh Project Manager Disaster Risk Reduction based Rehabilitation and Reconstruction (DR4).” Untuk diketahui bahwa DR4 merupakan kerjasama antara United Nations Development Programme (UNDP) dan BNPB untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008) dikenal adanya “dana bantuan sosial berpola hibah”. Pengertian dana bantuan sosial berpola hibah ini adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada anggaran penanggulangan bencana yang untuk kegiatan pada tahap pascabencana. Dana-dana penanggulangan bencana saat ini dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan khusus untuk dana bantuan sosial berpola hibah itu masuk dalam rekening 999-08 BNPB yang mana masuk dalam akun Belanja Sosial Lainnya.
 
Menurut Bambang dana bantuan sosial berpola hibah ini dalam nomenklatur keuangan belum ada. Ada hal-hal yang berbeda sekali sehingga di keuangan masih belum jelas dan maka dari itu dibuat aturan tersendiri tentang hal ini berupa sebuah petunjuk teknis. Jangan sampai di daerah jadi bermasalah karena dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu berbeda dengan dana-dana yang lain. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu tidak berada pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ini yang membuatnya berbeda, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada di BNPB/BPBD sedangkan pelaksanaannya ada di SKPD.
 
Tidak setiap SKPD ada PPK-PPK-nya. Jadi kalau misalnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh SKPD terkait, kegiatan pertanian oleh SKPD bidang pertanian, kegiatan infrastruktur dan fisik oleh SKPD ke-PU-an, kegiatan kesehatan oleh SKPD bidang kesehatan, dan lain-lain; dengan demikian akan banyak sekali PPK-nya. Maka dari itu fungsi PPK berada di tangan BNPB/BPBD, yaitu PPK Pusat berkedudukan di BNPB dan PPK Daerah berkedudukan di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. PPK Daerah diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB. Atasan langsung PPK Daerah adalah Kepala Pelaksana BPBD sebagai pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR), yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB/selaku KPA atas nama Kepala BNPB.
 
Proses penyusunan Juknis ini melibatkan banyak pihak dan memakan proses yang cukup panjang. Tahapan yang ditempuh dalam menyusun Juknis ini antara lain mengumpulkan data, mengevaluasi implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2010 (Perka 16/2010), permasalahan dan tantangan yang ada dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pertemuan pakar dari Kementerian/Lembaga dan konsultasi publik di daerah.
 
“Dokumen Juknis ini bukan berarti sudah sempurna. Bila dalam implementasi di lapangan ditemui permasalahan dan tantangan maka hal itu akan jadi bahan evaluasi. Juga bila Bapak/Ibu ada usulan-usulan untuk memperbaiki dokumen Juknis silahkan disampaikan kepada BNPB. Tahun depan Juknis ini akan direvisi lagi berdasarkan masukan-masukan yang ada,” demikian kata Bambang mengakhiri kata sambutannya.
 
Acara “Sosialisasi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011” ini dihadiri oleh perwakilan BPBD dari 6 provinsi, antara lain:
1.      Provinsi Banten
  • BPBD Provinsi Banten
  • BPBD Kab. Serang
  • BPBD Kota Tangerang Selatan
2.      Provinsi Jawa Barat
  • BPBD Provinsi Jawa Barat
  • BPBD Kab. Bandung
  • BPBD Kab. Ciamis
  • BPBD Kab. Majalengka
  • BPBD Kab. Sukabumi
  • BPBD Kab. Tasikmalaya
3.      Provinsi Jawa Tengah
  • BPBD Provinsi Jawa Tengah
  • BPBD Kab. Cilacap
  • BPBD Kab. Demak
  • BPBD Kab. Kebumen
  • BPBD Kab. Kendal
  • BPBD Kab. Rembang
  • BPBD Kab. Temanggung
  • BPBD Kab. Grobogan
4.      Provinsi DIY
  • BPBD Provinsi DIY
  • BPBD Kab. Bantul
  • BPBD Kab. Kulonprogo
5.      Prov. Jawa Timur
  • BPBD Prov. Jawa Timur
  • BPBD Kab. Bangkalan
  • BPBD Kab. Blitar
  • BPBD Kab. Bojonegoro
  • BPBD Kab. Bondowoso
  • BPBD Kab. Lamongan
  • BPBD Kab. Lumajang
  • BPBD Kab. Malang
  • BPBD Kab. Nganjuk
  • BPBD Kab. Pacitan
  • BPBD Kota Probolinggo
  • BPBD Kab. Sidoarjo
  • BPBD Kab. Situbondo
  • BPBD Kab. Sumenep
6.      Provinsi Gorontalo
  • BPBD Provinsi Gorontalo
  • BPBD Kab.Gorontalo Utara
 
Direncanakan acara sosialisasi Juknis Bansos Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2011 ini dilakukan dalam 5 (lima) gelombang sebagai berikut:
Gelombang
 
Tanggal
Peserta
Gelombang I
:
7 - 9 November 2011
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, Gorontalo
Gelombang II
:
10 - 12 November 2011
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau , Kepulauan Riau
Gelombang III
:
15 - 17 November 2011
Jambi, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
Gelombang IV
:
18 - 20 November 2011
Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara
Gelombang V
:
20 – 22 November 2011
NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

Penanggulangan Ancaman Bencana Disosialisasikan

Senin, 31 Oktober 2011 TAPSEL- Kabupaten Tapsel memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demokrafis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor yang disebabkan ulah manusia.
Benana alam ini menyebabkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.
“Penanggulangan bencana di Tapsel dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memenuhi perkembangan di masyarakat Tapsel. Sehingga, upaya penanggulangan bencana terlaksana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu,” ujar Wakil Bupati Tapsel, H Aldinz Rapolo Siregar saat membuka Sosialisasi dan Pengkajian Ancaman Bencana, bertempat di aula Tor Sibohi Nauli Hotel Sipirok, pekan lalu.
Pemkab Tapsel, ucap Wabup, menyadari upaya penanggulangan bencana bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena, masalah dan tantangan penanggulangan bencana tentunya didukung dengan peran serta masyarakat, perencanaan pembangunan antar SKPD yang terkoordinasi, peran serta lembaga non pemerintah di bidang penanggulangan bencana, lembaga usaha swasta maunpun non pemerintah dan para relawan.
Diungkapkan Wabup, pelaksanaan sosialisasi yang diikuti peserta PNS dari SKPD Tapsel, PNS dari kecamatan, non PNS dari 14 kecamatan, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan PMI Tapsel dan lembaga usaha non pemerintah diharapkan adalah langkah awal untuk menambah pengetahuan dan memahami pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Tapsel.
Ketua Panitia Sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapsel, Drs Sorimonang Harahap dalam laporannya menyampaikan, sosialisasi bertujuan menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap ancaman atau resiko bencana, mengembangkan pemahaman tentang resiko bencana dan meningkatkan pengetahuan untuk pencegahan resiko bencana, pengelolaan SDA dan lingkungan yang bertanggungjawab.
Dalam sosialisasi, ucapnya, materi yang disampaikan yaitu pengenalan bencana dan dampak terjadinya bencana di Sumut, penyelenggaraan penanggulangan bencana, managemen penyelenggaraan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan ancaman atau resiko bencana dengan nara sumber Salamuddin Daulay SH, Ir Anasuddin Panjaitan SE, Aris Fadillah ST MSi dan Tri Ngani Barus. (neo/mer)

PEMBEKALAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI

21-Okt-2011 10:00

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ir. Sugeng Triutomo, DESS., membuka secara resmi acara “Rapat Pembekalan Tim Penulis Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, Kamis pagi (20/10) di Hotel Millenium, Jakarta Pusat. Pada saat pembukaan acara ini Sugeng didampingi oleh Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) DR. Ir. Teddy W. Sudinda, M. ENG. Acara tersebut akan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 20-21 Oktober 2011.
Dalam kata sambutannya Sugeng menyampaikan, “Dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana adalah Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana (PB), mempunyai perencanaan penanggulangan bencana atau secara singkat disebut Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).”
Sugeng melanjutkan bahwa secara lebih detail RPB ini disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008). RPB disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan PB dan rincian anggarannya. RPB ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPB dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD provinsi untuk tingkat provinsi dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota. Di tingkat nasional BNPB sudah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana atau disebut Rennas PB dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Rennas PB ini menjadi semacam master plan di tingkat nasional untuk menangani bencana.
“Untuk penyusunan RPB ini dilakukan dengan mengidentifikasi ancaman bencana, termasuk jumlah dan jenis ancaman. Oleh karena tiap daerah berbeda dalam kondisi alam dan ancaman bencananya maka hasil identifikasi itu akan berbeda-beda pula. Langkah kedua adalah memahami kerentanan dan kapasitas yang sangat terkait dengan individu manusia dan kelompok sosialnya serta kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Faktor bertemunya ancaman dan kerentanan itu akan menjadi risiko bencana. Langkah ketiga adalah menganalisis tingkat risiko bencana yang akan didapat nilai risiko rendah, sedang dan tinggi yang kemudian mewujud dalam peta risiko bencana. Langkah keempat adalah menentukan pilihan tindakan penanggulangan bencana yang meliputi sosialisasi, penyadaran masyarakat, mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan lain-lain. Dan langkah terakhir adalah menentukan kegiatan guna mengatasi risiko bencana tersebut. Kegiatan-kegiatan itu meliputi apa kegiatannya, siapa yang melakukan, berapa biayanya dan dimana akan dilakukan. Hasil akhirnya diharapkan pada awal bulan Desember 2011 ini draf RPB tingkat provinsi selesai disusun. Tujuan utama dari RPB ini adalah untuk melindungi warga negara dari bencana, “papar Sugeng.
Kepala Subdirektorat Pencegahan Bencana BNPB Lilik Kurniawan ST. MSi., menjelaskan mengenai anggota Tim Penulis dan pembagian kerja antar Tim Penyusun RPB. Lilik mengatakan, “BNPB memfasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di 33 provinsi di Indonesia. Dalam hal ini BNPB membantu BPBD agar penyusunan RPB di daerah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan karakteristik sumber daya daerah. Untuk menyusun RPB di daerah itu dibentuk Tim Penyusun RPB Provinsi yang terdiri dari tiga unsur, yaitu Tim Tim Substansi, Tim Penulis dan Tim Asistensi.”
Lebih lanjut Lilik menjelaskan bahwa Tim Substansi yang fokus pada substansi isi RPB dan dikoordinasikan oleh BPBD dengan anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Tim Penulis adalah tim yang menuliskan dan mengarahkan substansi RPB Provinsi dan tim ini dari konsultan. Tim Asistensi adalah tim yang memberikan asistensi pada Tim Penulis agar hasilnya seperti yang diinginkan.
Sementara itu tujuan pertemuan ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pembekalan secara teknis penyusunan RPB Provinsi dari Tim Asistensi BNPB pada Tim Penulis Konsultan.
2. Mengenalkan Tim Penulis Konsultan dengan Tim Asistensi BNPB tiap-tiap provinsi.
3. Menyusun rencana pelaksanaan penyusunan RPB Provinsi bersama-sama antara Tim Asistensi BNPB pada Tim Penulis Konsultan.
Pekerjaan penyusunan RPB di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia ini difasilitasi oleh 5 (lima) konsultan antara lain:
1. PT. Waindo SpecTerra di 10 (sepuluh) provinsi di Sumatera.
2. PT. Sucofindo (Persero) di 9 (sembilan) provinsi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara.
3. PT. Kwarsa Hexagon di 4 (empat) provinsi di Kalimantan.
4. PT. Reka Spasia di 6 (enam) provinsi di Sulawesi.
5. PT. Multidecon Internal di 4 (empat) provinsi di Maluku dan Papua.
Dalam praktiknya para konsultan yang memfasilitasi penyusunan RPB di tingkat provinsi itu didampingi oleh Tim Asistensi RPB yang dibentuk oleh BNPB yang terdiri dari Tim Asistensi Penyusunan Peta Risiko Bencana dan Tim Asistensi Penyusunan RPB Provinsi. Berdasarkan Surat Perintah Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ir. Sugeng Triutomo, DESS. Nomor SP 175B/D.I/BNPB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tugas Tim Asistensi RPB tersebut adalah sebagai berikut:
1. Memberikan arahan kepada konsultan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melakukan asistensi terhadap rencana output konsultan.
3. Mendampingi konsultan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.
Tim Asistensi Penyusunan Peta Risiko Bencana terdiri dari:
1. B. Wisnu Widjaja (peta risiko bencana)
2. Lilik Kurniawan (peta kerentanan)
3. Narwawi Pramudiarta (peta ancaman)
4. Revanche Jefrizal (peta kapasitas)
5. Ridwan Yunus (database)
6. M. Robi Amri (format laporan)
Sedangkan Tim Asistensi Penyusunan RPB Provinsi terdiri dari:
1. Sugeng Triutomo (Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah)
2. Teddy W. Sudinda (Kalimantan Timur, Lampung, Aceh, Sulawesi Tengah)
3. Sutopo Purwo Nugroho (Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan)
4. B. Wisnu Widjaja (Bali, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat)
5. Lilik Kurniawan (Kalimantan Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara)
6. Anas Lutfi (Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara)
7. M. Robi Amri (Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat)
8. Anung Sugiantono (Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan)
9. Danang Syamsurizal (Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Aceh, Papua)
10. Bayudono (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)
11. Rachman Kurniawan (Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat)
12. Sofyan (Bengkulu, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan)
13. Hening Parlan (Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan)
14. Ina Nisrina (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)
15. Valentinus Irawan (Kalimantan Selatan, Lampung, Papua Barat, Riau, Sumatera Barat)
16. Djuni Pristiyanto (Kalimantan Selatan, Lampung, Papua Barat, Riau, Sumatera Barat)
17. Habib Subagio (Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan)
18. Eko Teguh Paripurno (Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara)
19. Wawan Andriyanto (Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat)
20. Temmy Purboyono (Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan)
21. Zulkarnaen Kurniawan (Bengkulu, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan)
22. Didik Sri Mulyono (Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara)
23. Revanche Jefrizal (Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Aceh, Papua)
Acara “Rapat Pembekalan Tim Penulis Rencana Penanggulangan Bencana Daerah” ini dihadiri oleh lebih dari 104 orang yang berasal dari:
1. Tim Penulis Konsultan.
2. Team Leader Konsultan.
3. Tim Penyusun Peta Risiko Bencana Konsultan.
4. Tim Administrasi Konsultan.
5. Tim Asistensi Penyusunan RPB BNPB.
6. Tim Asistensi Penyusunan Peta Risiko Bencana BNPB.

RIBUAN KALI GEMPA, STATUS ANAK KRAKATAU SIAGA

Gunung Anak Krakatau telah dinaikan statusnya menjadi ''siaga'' atau level IV. Kenaikan status ditetapkan pada Jumat 30 September 2011 malam pukul 24.00.
Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Surono mengatakan Alasan status dinaikkan adalah karena intensitas gempa yang tinggi. '' Pada tanggal 2 Oktober 2011, pukul 00.00 sampai 12.00, terekam ada 2.745 kegempaan,'' kata Surono, Minggu 2 Oktober 2011.
Gempa Gunung Anak Krakatau, Surono menambahkan, bahkan terasa hingga Pulau Anak Krakatau. ''Saking seringnya, beruntun terus. Meski gempanya terlalu kecil, 2 Skala Richter, bahkan di bawah 1 SR, tapi karena terus menerus jadi terasa,'' tambah dia.
Dia menjelaskan, hampir sejak tahun 2007, Krakatau tak berhenti beraktivitas dan meletus. ''Sebentar berhenti, 2009 meletus. Saya kira, ini gunung yang paling sering meletus,'' tambah dia.
Terkait kenaikan status, PVMBG merekomendasikan penduduk untuk tidak mendekati gunung itu dalam radius 2 kilometer. Utamanya tidak berada di Pulau Anak Krakatau. ''Kami minta masyarakat pantai Banten dan Lampung terus beraktivitas seperti biasa, tak usah panik, jangan terpancing isu tsunami,'' kata Surono. ''Ini Anak Krakatau yang meletus, bukan ibunya (Krakatau),'' tambah dia.
Mbah Rono--demikian Surono akrab dipanggil--menjelaskan Anak Krakatau adalah gunung api muda. Dia harus sering meletus untuk tumbuh menjadi besar dan tinggi. ''Gunung kan menjadi besar dan tinggi karena hasil letusannya,'' tambah dia. Ada dua pos yang bertugas memantau Anak Krakatau, yakni di Pasauran, Banten dan di Kalianda, Lampung.
Surono menyebutkan, saat ini ada enam gunung api di Indonesia yang berstatus siaga, yakni Anak Krakatau, Lokon, Karangetang, Papandayan, Tambora, dan Anak Ranakah, Yang berstatus '' waspada''  ada 16.