SOSIALISASI JUKNIS DANA BANSOS BERPOLA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TA 2011

14-Nop-2011 09:00

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ir. Bambang Sulistianto, M.M., membuka secara resmi acara “Sosialisasi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011” di Hotel Jayakarta, Jakarta, Senin sore (7/11). Dalam pembukaan ini Bambang didampingi oleh Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB Ir. Siswanto Budi Prasodjo, M.M. Acara ini dihadiri kurang lebih 135 orang dari 6 (enam) provinsi yang merupakan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.   Dalam kata sambutannya Bambang menyampaikan, “Penyusunan Juknis Bansos Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011 ini dimulai sejak bulan April 2011. Bahkan hingga kemarin malam dokumen Juknis ini masih berada di tangan Kepala BNPB untuk ditandatangani. Oleh karena itu para peserta sosialisasi hanya mendapatkan dokumen fotokopi, sedangkan dokumen Juknis yang telah dicetak akan dikirimkan kemudian hari. Dalam penyusunan itu didukung sepenuhnya oleh Project Manager Disaster Risk Reduction based Rehabilitation and Reconstruction (DR4).” Untuk diketahui bahwa DR4 merupakan kerjasama antara United Nations Development Programme (UNDP) dan BNPB untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.   Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008) dikenal adanya “dana bantuan sosial berpola hibah”. Pengertian dana bantuan sosial berpola hibah ini adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada anggaran penanggulangan bencana yang untuk kegiatan pada tahap pascabencana. Dana-dana penanggulangan bencana saat ini dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan khusus untuk dana bantuan sosial berpola hibah itu masuk dalam rekening 999-08 BNPB yang mana masuk dalam akun Belanja Sosial Lainnya.   Menurut Bambang dana bantuan sosial berpola hibah ini dalam nomenklatur keuangan belum ada. Ada hal-hal yang berbeda sekali sehingga di keuangan masih belum jelas dan maka dari itu dibuat aturan tersendiri tentang hal ini berupa sebuah petunjuk teknis. Jangan sampai di daerah jadi bermasalah karena dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu berbeda dengan dana-dana yang lain. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu tidak berada pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ini yang membuatnya berbeda, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada di BNPB/BPBD sedangkan pelaksanaannya ada di SKPD.   Tidak setiap SKPD ada PPK-PPK-nya. Jadi kalau misalnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh SKPD terkait, kegiatan pertanian oleh SKPD bidang pertanian, kegiatan infrastruktur dan fisik oleh SKPD ke-PU-an, kegiatan kesehatan oleh SKPD bidang kesehatan, dan lain-lain; dengan demikian akan banyak sekali PPK-nya. Maka dari itu fungsi PPK berada di tangan BNPB/BPBD, yaitu PPK Pusat berkedudukan di BNPB dan PPK Daerah berkedudukan di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. PPK Daerah diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB. Atasan langsung PPK Daerah adalah Kepala Pelaksana BPBD sebagai pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR), yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB/selaku KPA atas nama Kepala BNPB.   Proses penyusunan Juknis ini melibatkan banyak pihak dan memakan proses yang cukup panjang. Tahapan yang ditempuh dalam menyusun Juknis ini antara lain mengumpulkan data, mengevaluasi implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2010 (Perka 16/2010), permasalahan dan tantangan yang ada dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pertemuan pakar dari Kementerian/Lembaga dan konsultasi publik di daerah.   “Dokumen Juknis ini bukan berarti sudah sempurna. Bila dalam implementasi di lapangan ditemui permasalahan dan tantangan maka hal itu akan jadi bahan evaluasi. Juga bila Bapak/Ibu ada usulan-usulan untuk memperbaiki dokumen Juknis silahkan disampaikan kepada BNPB. Tahun depan Juknis ini akan direvisi lagi berdasarkan masukan-masukan yang ada,” demikian kata Bambang mengakhiri kata sambutannya.   Acara “Sosialisasi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011” ini dihadiri oleh perwakilan BPBD dari 6 provinsi, antara lain: 1.      Provinsi Banten BPBD Provinsi Banten BPBD Kab. Serang BPBD Kota Tangerang Selatan 2.      Provinsi Jawa Barat BPBD Provinsi Jawa Barat BPBD Kab. Bandung BPBD Kab. Ciamis BPBD Kab. Majalengka BPBD Kab. Sukabumi BPBD Kab. Tasikmalaya 3.      Provinsi Jawa Tengah BPBD Provinsi Jawa Tengah BPBD Kab. Cilacap BPBD Kab. Demak BPBD Kab. Kebumen BPBD Kab. Kendal BPBD Kab. Rembang BPBD Kab. Temanggung BPBD Kab. Grobogan 4.      Provinsi DIY BPBD Provinsi DIY BPBD Kab. Bantul BPBD Kab. Kulonprogo 5.      Prov. Jawa Timur BPBD Prov. Jawa Timur BPBD Kab. Bangkalan BPBD Kab. Blitar BPBD Kab. Bojonegoro BPBD Kab. Bondowoso BPBD Kab. Lamongan BPBD Kab. Lumajang BPBD Kab. Malang BPBD Kab. Nganjuk BPBD Kab. Pacitan BPBD Kota Probolinggo BPBD Kab. Sidoarjo BPBD Kab. Situbondo BPBD Kab. Sumenep 6.      Provinsi Gorontalo BPBD Provinsi Gorontalo BPBD Kab.Gorontalo Utara   Direncanakan acara sosialisasi Juknis Bansos Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2011 ini dilakukan dalam 5 (lima) gelombang sebagai berikut: Gelombang   Tanggal Peserta Gelombang I : 7 - 9 November 2011 Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, Gorontalo Gelombang II : 10 - 12 November 2011 Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau , Kepulauan Riau Gelombang III : 15 - 17 November 2011 Jambi, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Gelombang IV : 18 - 20 November 2011 Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara Gelombang V : 20 – 22 November 2011 NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat